PKS Ancam Abstein Koalisi Prabowo bila tidak dapat Cawapres Harapannya?

Faktapos.com – Jakarta, 2 Agustus 2018.
Sejak awal koalisi Prabowo, Gerindra, PKS dan PAN tanpaknya tidak cukup solit. Disamping perbedaan karakter kebangsaan, harga mati PKS tentang Cawapres dari kader-kadernya tetap menjadikan syarat koalisi. Sampai-sampai PAN mengatakan, “Koalisi jangan memaksa”. Prabowo sepertinya dibuat simalakama, apalagi dengan rekomendari ijtima ulama yang dijadikan dasar oleh PKS. Tetapi dengan masuknya Demokrat, peta koalisi nampaknya mesti diatur ulang, sebab koalisi Gerindra dan Demokrat sudah cukup untuk mengajukan seorang calon presiden dan wakil dengan 20% ambang batas. Akankah peta berubah? Akankah PKS meradang?Seperti yang diberitakan oleh CNN Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera membuka opsi berisikap abstain di Pilpres 2019 jika tidak ada kesepakatan soal Cawapres Prabowo Subianto dalam koalisi dengan Gerindra, PAN, dan Demokrat.

“Itu salah satau opsi yang mungkin diambil kalau memang situasinya tidak memungkinkan,” ujar Suhud saat dihubungi, Rabu (1/8).

Suhud mengatakan partai koalisi sampai saat ini belum mencapai kesepakatan soal sosok cawapres yang bakal mendampingi Ketum Gerindra Prabowo.

PKS meminta Prabowo menerima hasil ijtima ulama GNPF Ulama yang salah satunya merekomendasikan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufrie sebagai cawapres. Selain Salim, Suhud juga menyebut PKS memiliki delapan kader yang berpotensi menjadi cawapres.

Jika usulan itu tidak diterima oleh Prabowo, DPP PKS dan Majelis Syuro PKS berencana mengevaluasi kembali koalisi dengan Gerindra di Pilpres 2019.

“Ketika nama lain yang keluar kami akan membawa kembali ke DPP dan Majelis Syuro PKS. Apakah itu diterima atau tidak, itu tergantung pembahasan. Jadi posisi kami menunggu keputusan Pak Prabowo,” ujarnya.

Meski berpeluang, Suhud mengaku sampai saat ini belum ada pembahasan cawapres dengan mitra koalisi. Ia mengatakan pembahasan masih seputar penyelarasan visi dan misi.

“Jadi memang belum sampai pada kesimpulan siapa yang didorong. Belum ada kesepakatan,” ujar Suhud.

Abstain dalam pilpres bukan hal baru dalam politik di Indonesia. Pada 2014, Demokrat menyatakan tidak mendukung salah satu pasangan capres dan cawapres.

Saat itu, terdapat dua pasangan yakni Prabowo-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. PKS yang mengusung pasangan Prabowo-Hatta hingga kini masih bertahan sebagai partai oposisi pemerintah (Fp/Dak).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *