PM Terpilih Pakistan Berkomitmen Seret Penista Islam ke PBB

Faktapos.com – Islamabad, 28 Agustus 2018. Perdana Menteri baru Pakistan Imran Khan berjanji akan membangkitkan perkara penistaan terhadap agama Islam di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sementara seorang anggota parlemen Belanda bertekad untuk menyelenggarakan lomba karikatur yang menghina Islam.

Dalam pidato pertama kalinya di Majelis Senat Pakistan sejak menjabat perdana menteri Imran Khan, Senin (27/8/2018), mengatakan bahwa mula-mula dia akan mengangkat masalah penistaan itu di Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang terdiri atas 57 negara Islam.

Menurut laporan koran Dawn milik Pakistan, dia akan meminta negara-negara Islam untuk mencapai kebijakan kolektif agar dapat dikemukakan di forum-forum internasional.

“Mengangkat masalah ini di PBB seharusnya sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu,” kata Khan yang menjabat perdana menteri Pakistan sejak 18 Agustus lalu.

Dia kemudian menyebutkan contoh negara-negara yang mengkriminalisasi penolakan terhadap sejarah Holocoust yang disebut-sebut sebagai tragedi genosida jutaan umat Yahudi dalam Perang Dunia II.

“Di empat negara berlaku hukuman penjara bagi orang yang menolak Holocaust, karena mereka mengetahui bahwa masalah ini menciderai perasaan masyarakat Yahudi, dan kitapun perlu kebijakan serupa agar jangan sampai ada orang yang menciderai perasaan kita (umat Islam) berulang ulang,” lanjutnya.

Para anggota Majelis Senat Pakistan Senin kemarin mengedarkan keputusan yang mengutuk lomba karikatur anti Islam yang dikampanyekan oleh seorang anggota parlemen Belanda beraliran kiri, Geert Wilders.

Kemlu Pakistan, Senin pekan lalu, memanggil Kuasa Usaha Belanda di Islamabad untuk menyampaikan nota protes atas lomba karikatur tersebut.  Kemlu Pakistan juga mengarahkan Dubes Pakistan untuk Belanda agar mengangkat masalah ini di depan pemerintah Belanda serta para dubes negara-negara anggota OKI.

Selain itu, Kemlu Pakistan juga menggerakkan wakil tetapnya di PBB di New York dan Jenewa untuk membahas masalah ini dengan Sekjen PBB dan Komisaris Tinggi HAM PBB serta lembaga-lembaga lain yang terkait.(Fp/a)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *