Uniteralisme AS; Ancaman Bagi Pondasi Kerjasama Internasional

Faktapos.com – Teheran, 11 November 2018. Sanksi Amerika Serikat terhadap Iran, dimana tahap keduanya dimulai pada 4 November, telah menghadapi penentangan global. Karena kebijakan unilaeral dan tidak komitmen Amerika Serikat bertentangan dengan aturan hukum, prinsip-prinsip yang mengatur Piagam PBB dan multilateralisme.

Sejatinya, pertama kalinya dalam sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amerika Serikat yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan dan memiliki hak veto menghukum negara-negara lain di dunia bukan karena melanggar resolusi Dewan Keamanan, tetapi karena menaatinya.

Sikap unilateral, arogansi dan egoisme Amerika Serikat ini yang berfokus pada dunia berbasis kekuasaan, bukan aturan hukum adalah ancaman global.

Hari ini seluruh pergerakan politik dan ekonomi Amerika Serikat ditujukan untuk mewujudkan unilateralisme.

Gholamali Khoshroo, Wakil Tetap Republik Islam Iran di PBB dalam pidatonya di Dewan Keamanan PBBgsa Bangsa pada hari Jumat (9/11), mengkritik unilateralisme Amerika Serikat dan mengatakan, “Kebijakan egois dan tindakan sepihak Amerika Serikat membahayakan pondasi kerjasama internasional dan multilateralisme ”

Pertanyaannya adalah apakah komunitas internasional telah mampu memenuhi tanggung jawabnya dalam menangani unilateralisme Washington.

Dalam konteks ini, fokusnya adalah pada Uni Eropa yang merupakan salah satu pihak dari Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA).

Maja Kocijancic, Jurubicara Uni Eropa untuk urusan luar negeri sekaitan dengan hal ini mengatakan, “Upaya untuk mempertahankan kesepakatan nuklir Iran atau JCPOA, serta untuk [mempertahankan] hubungan dagang dan ekonomi dengan Iran, terutama penciptaan saluran khusus untuk hubungan keuangan [dengan Iran] telah diintenskan dalam beberapa pekan terakhir.”

Pada saat yang sama, pernyataan itu mengatakan sistem SWIFT telah mengumumkan bahwa koneksi antara beberapa bank Iran dengan sistem ini akan diputus. Rincian penciptaan saluran link keuangan khusus, dimana Uni Eropa berjanji untuk membantu perusahaan-perusahaan Eropa menghindari sanksi Amerika Serikat dan terus berdagang dengan Iran, masih ambigu.

Kamal Kharrazi, Ketua Dewan Strategis Hubungan Luar Negeri Republik Islam Iran mengkritik tindakan Eropa dengan ucapannya, “Berbagai mekanisme yang sedang dikembangkan oleh Uni Eropa menghadapi perlambatan yang akan menimbulkan masalah jika tidak terwujud dan akan menyebabkan banyak kerugian. Pada tahap awal kawasan Timur Tengah Eropa dan kemudian dunia.”

Yang pasti, penarikan diri Amerika Serikat dari JCPOA dan pengembalian sanksi secara sepihak jelas melanggar Resolusi Dewan Keamanan 2231 dan substansi dari langkah ini bertentangan dengan hukum internasional.

Presiden Rouhani diakhir pertemuan dengan ketua mahkamah agung dan ketua parlemen Iran hari Sabtu (10/11) mengatakan, Amerika Serikat menargetkan sistem perbankan dan ekspor minyak Iran dengan sanksi ilegalnya, yang bertujuan memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan rakyat Iran.

Sementara rakyat Iran dengan istiqamah dan ketegarannya akan menggagalkan rencana dan plot Amerika yang percaya bahwa tanggal 4 November merupakan awal untuk meraih harapan palsu mereka.

Sejarah Iran menunjukkan rakyat Iran tidak pernah menegosiasikan kemerdekaannya seberapapun biayanya dan akan tegar menghadapi intervensi dan dominasi kekuatan asing.(Fp/a)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *